Pemerintahan Kabupaten Bangka tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekarang ini tetap menanti hasil klarifikasi dari Kementerian PUPR berkaitan tempat yang disarankan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Masyarakat (SR).
“Beberapa data telah kami berikan ke Kementerian PUPR dan saat ini sedang dilaksanakan klarifikasi, kami karakternya menanti,” kata Kepala Dinas Pendidikan Bangka tengah Panghutan Sichombing di Koba, Senin.
Pemkab Bangka tengah mengajukan usul tempat sisa kantor peleburan bijih timah (PT Koba Tin) di Kelurahan Padang Mulya yang luasnya capai hektar untuk dibuat SR dan beberapa lalu telah dilaksanakan inspeksi oleh Dirjen Prasarana Vital Kementerian PUPR Maulidya Cantik Junica.
Dalam lawatan itu ada banyak perhatian dari faksi Kementerian PUPR yakni berkaitan air dan akses jalan. Persoalan air yang disangsikan karena terlampau dekat sama pantai bisa ditangani memakai air yang dari PDAM.
“Berkenaan Jalan Cahaya Laut yang dipandang terlampau sempit, Bupati Bangka tengah sudah memberi support kesepakatan untuk lakukan perluasan jalan sama sesuai standard jalan khusus dan instruksi Dirjen Prasarana Vital Kementerian PUPR,” tutur Sichombing.
Sekolah Masyarakat di Kabupaten Bangka tengah disarankan buka 12 kelas untuk tiap jenjang baik SD, SMP, dan SMA.
Dengan anggapan, pada akseptasi pelajar diawalnya SD Kelas 1 buka dua kelas dengan 28 pelajar setiap kelas, SMP Kelas 1 buka empat kelas dengan 32 pelajar setiap kelas dan SMA Kelas 1 buka lima kelas dengan 32 pelajar setiap kelas.
“Sesudah tercukupi ketika akseptasi, tiap tingkatan kelas akan diakui lagi hingga jumlah keseluruhnya masih tetap disekitaran 1.000 pelajar karena telah adalah standard yang diputuskan Kemensos RI, dengan sasaran khusus warga yang termasuk benar-benar miskin, miskin, dan rawan miskin,” terangnya.